Korban Kanjuruhan

Fakta Sebenarnya! Polda Metro Tegaskan MAF Bukan Anak Propam, Mobil di Bogor Hasil Takeover Kredit   Kontroversi mengenai seorang pria yang mengaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya dan menggunakan mobil yang diklaim sebagai barang bukti (BB) Polsek untuk berjalan-jalan di Mal BTM Bogor akhirnya menemui titik terang. Polda Metro Jaya secara resmi buka suara meluruskan informasi yang terlanjur viral di media sosial, menegaskan bahwa klaim pria berinisial MAF tersebut adalah tidak benar. Tepis Kabar Viral, Polda Metro Ungkap Fakta Sebenarnya Insiden ini bermula dari video cekcok di area parkir antara MAF dengan sejumlah orang yang diduga debt collector. Dalam video yang diunggah oleh akun seperti @undercover.id, MAF secara lantang mengaku sebagai anak Propam sekaligus menyebut mobil yang ia kendarai berstatus barang bukti pinjaman dari Polsek. Menanggapi kehebohan di ruang digital, Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombespol Bhudi Hermanto, segera memberikan ...

Kombes Pol Budi Hermanto: Dorong Inklusi: Staf Disabilitas Diperkenalkan kepada Para Tokoh dan Relasi Publik Selama masa kepemimpinannya sebagai Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto menunjukkan komitmen kuat terhadap inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas di lingkungan kerja kepolisian. Ia secara aktif memperkenalkan staf disabilitas kepada para relasi dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat publik, tokoh penting, hingga public figure, dalam setiap kesempatan resmi maupun pertemuan publik. Langkah tersebut bukan sekadar bentuk pengenalan identitas, melainkan penegasan bahwa staf disabilitas memiliki kompetensi, potensi, dan kontribusi nyata dalam mendukung tugas-tugas kepolisian, khususnya di bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik. Salah satu staf yang turut mendapat ruang untuk berkembang adalah Rara Lingga, yang saat itu bertugas sebagai staf Humas Polresta Malang Kota. Rara dikenal memiliki kemampuan dalam penyusunan narasi publikasi ...

Survei: 79,8 Persen Publik Puas Kinerja Polri Personil kepolisian di lapangan Mapolda Jateng, Kota Semarang. (Rachman Pratama/Beritasatu.com) Hasil survei terbaru Rumah Politik Indonesia (RPI) menunjukkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri selama ini. Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik atas kinerja Polri berada di angka 79,8%. Survei nasional RPI terbaru ini dilaksanakan  pada 9-15 November 2025 dengan responden survei masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Responden kemudian diwawancarai lewat tatap muka oleh pe Teknik sampling yang digunakan pada riset ini menggunakan multistage random sampling . Dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 1280 responden. Sedangkan margin of error sampel sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan ± 95%. "Dari temuan survei kami, masyarakat yang menjawab puas dengan kinerja Polri sebanyak 79,8%, lalu sebanyak 2,4% m...

Survei RPI: 79,8 Kinerja Penegak Hukum Di Indonesia Polisi Dinilai Terbaik   Jakarta - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 79,8 persen, menurut hasil survei nasional Rumah Politik Indonesia (RPI). Temuan ini menempatkan Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik berdasarkan penilaian masyarakat. Direktur RPI Fernando Emas menjelaskan bahwa publik memberikan apresiasi tertinggi karena Polri dinilai memiliki jangkauan dan struktur organisasi yang memadai. “Sebanyak 19,3 persen responden menyebut faktor jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebagai alasan utama,” ujarnya, Kamis (20/11/2025). [embed]https://www.youtube.com/watch?v=yjEIzoNyyzQ[/embed] Selain itu, modernisasi teknologi kepolisian menjadi alasan kedua terbesar dengan 18,1 persen, disusul kolaborasi antarlembaga 14,5 persen, serta peningkatan kualitas SDM 11,9 persen. Publik juga menilai positif respons cepat Polri terhadap kejahatan (11,2 persen), reformasi birok...

Polri Gerak Cepat: Bentuk Pokja Bahas Implementasi Putusan MK soal Jabatan Sipil 17 November 2025, 21:34 Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho berbicara di Apel Kesiapsiagaan Divhumas Polri dalam rangka persiapan Operasi Lilin 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024) Jakarta, Aktual.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk tim kelompok kerja (pokja) untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho mengatakan pembentukan tim pokja tersebut merupakan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai rapat bersama pejabat utama Polri pada Senin (17/11) pagi. “Bapak Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama yang terkait di bidang itu untuk membahas hal tersebut dan mendapatkan arahan dari Bapak Kapolri, berdasarkan hasil putusan rapat tersebut bahwa Polri akan membentuk ...

Polri Gerak Cepat: Bentuk Pokja Bahas Implementasi Putusan MK soal Jabatan Sipil 17 November 2025, 21:34 Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho berbicara di Apel Kesiapsiagaan Divhumas Polri dalam rangka persiapan Operasi Lilin 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024) Jakarta, Aktual.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk tim kelompok kerja (pokja) untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho mengatakan pembentukan tim pokja tersebut merupakan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai rapat bersama pejabat utama Polri pada Senin (17/11) pagi. “Bapak Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama yang terkait di bidang itu untuk membahas hal tersebut dan mendapatkan arahan dari Bapak Kapolri, berdasarkan hasil putusan rapat tersebut bahwa Polri akan membentuk ...